Pendaftaran CPNS

Selasa, 01 Januari 2019

CPNS 2023 Kab. Bulungan : Informasi Lowongan dan Jadwal Pendaftaran CPNS PEMKAB Bulungan

CPNS Kabupaten Bulungan 2023. Info Penerimaan CPNS 2023 PEMKAB Kabupaten BULUNGAN : Informasi mengenai Jadwal Penerimaan Cara Pendaftaran Lowongan Pengadaan Rekrutmen dan Formasi CPNS PEMKAB Kabupaten Bulungan 2023 secara Online.

Kabupaten Bulungan. Pemerintah berencana untuk membuka kembali penerimaan cpns tahun ini. Bagi anda yang ingin mengikuti penerimaan cpns tahun ini di Pemda / PEMKAB Bulungan, Inilah Info Lowongan Penerimaan Pendaftaran dan Formasi CPNS PEMKAB Kabupaten Bulungan tahun 2023.

Info Kabupaten (Kab.) Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (KALTARA) Indonesia

Kabupaten Bulungan (dahulu bernama Kabupaten Bulongan) merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara (KALTARA), Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Tanjung Selor. Nama Bulungan berasal dari sebuah Kesultanan yang pernah ada di daerah tersebut yaitu Kesultanan Bulungan yang berkedudukan di Tanjung Palas.

Kab. Bulungan sebelumnya merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sejak tahun 1999, kabupaten ini telah dimekarkan menjadi tiga kabupaten dan satu kota masing-masing Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Pada tahun 2013, keempat wilayah otonom tersebut beserta Kabupaten Tana Tidung memisahkan diri dari Kalimantan Timur dan menjadi wilayah provinsi baru Kalimantan Utara.

Pada tanggal 17 Juli 2007, dalam Sidang Paripurna DPR RI telah disetujui pembentukan kabupaten baru, yaitu Kabupaten Tana Tidung yang merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Nunukan dan Bulungan. Dari Nunukan, kecamatan Sembakung dipindahkan menjadi wilayah kabupaten baru tersebut, sedangkan dari Bulungan, dipindahkan tiga kecamatan, yaitu Sesayap, Sesayap Hilir dan Tanah Lia.

Lowongan CPNS Kabupaten (PEMKAB) Bulungan 2023

Lowongan CPNS 2023 Kabupaten (PEMKAB) Bulungan. Pembukaan Lowongan CPNS Kabupaten (PEMKAB) Bulungan bertujuan untuk mengisi beberapa kebutuhan tenaga PNS di Kabupaten (PEMKAB) Bulungan, baik karena pensiunnya beberapa tenaga PNS maupun karena masih dibutuhkannya penambahan tenaga PNS di Kabupaten (PEMKAB) Bulungan.

Pemerintah rencananya akan membuka kembali Lowongan CPNS tahun 2023 ini. dengan demikian, PEMKAB Bulungan berpeluang untuk mendapatkan kuota formasi CPNS 2023 sehingga bisa membuka Lowongan CPNS 2023 di Lingkup PEMKAB Bulungan. Jumlah Lowongan disesuaikan dengan jumlah kuota formasi cpns yang diterima oleh PEMKAB Bulungan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Formasi CPNS Kabupaten (PEMKAB) Bulungan 2023

Formasi CPNS Kabupaten (PEMKAB) Bulungan 2023 disesuaikan dengan kebutuhan tenaga ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkup PEMKAB Bulungan. Formasi ASN yang lebih diprorioritaskan adalah:

CPNS : jabatan tertentu seperti; hakim, jaksa, dosen dan tenaga teknis tertentu
PPPK: tenaga guru, kesehatan, penyuluh dan tenaga teknis.

Formasi CPNS PEMKAB Bulungan bisa dilihat pada pengumuman penerimaan CPNS nanti melalui web resmi penerimaan CPNS PEMKAB Bulungan. baca poin : Web Resmi Penerimaan CPNS PEMKAB Bulungan

Syarat Pendaftaran CPNS Kabupaten (PEMKAB) Bulungan 2023

Syarat Pendaftaran CPNS Kabupaten (PEMKAB) Bulungan 2023. Berikut ini adalah beberapa syarat pendaftaran cpns secara umum yang harus dipenuhi:

Umur Minimal 18 tahun dan Maksimal 35 tahun
Pendidikan minimal S1 (Kecuali untuk formasi tertentu)
Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Tidak menjadi anggota atau pengurus partai atau terlibat politik praktis;
Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;

Syarat tambahan menyusul / diumumkan kemudian

Berkas Pendaftaran CPNS Kabupaten (PEMKAB) Bulungan 2023

Berkas Pendaftaran CPNS Kabupaten (PEMKAB) Bulungan 2023. Berikut ini adalah berkas yang harus disiapkan untuk mengikuti pendaftaran CPNS PEMKAB Bulungan 2023:

Pendaftaran Online:

Untuk Pendaftaran Online KTP elektronik yang sudah terdata di DUKCAPIL

Berkas Pendaftaran:

Fotokopi KTP
Fotokopi Ijazah dan transkrip Nilai yang sudah dilegalisir
Fotokopi Akreditasi Universitas / Jurusan
Berkas lainnya ......

Jadwal Penerimaan CPNS Kabupaten (PEMKAB) Bulungan 2023

Bagi yang bertanya tanya, kapan penerimaan CPNS 2023 Bulungan dibuka? atau Bulan berapa penerimaan CPNS Bulungan dibuka? Jadwal Penerimaan CPNS Kabupaten (PEMKAB) Bulungan 2023 akan disesuaikan dengan jadwal penerimaan CPNS 2023 secara Nasional yang diatur oleh BKN sebagaimana Jadwal pelaksanaan cpns tahun tahun sebelumnya.

Pelaksanaan penerimaan CPNS Bulungan tahun 2023 kemungkinan besar dilaksanakan serempak dengan penerimaan CPNS tahun 2023 oleh semua PEMDA (Pemerintah Daerah) yang mendapat alokasi kuota cpns 2023. Pastinya setelah penerimaan secara nasional dibuka. Baca juga informasi jadwal penerimaan cpns 2023 secara Nasional pada postingan : Jadwal Penerimaan Pendaftaran CPNS 2023.

Pendaftaran Online CPNS Kabupaten (PEMKAB) Bulungan 2023

Pendaftaran Online CPNS Kabupaten (PEMKAB) Bulungan 2023 seperti tahun sebelumnya yaitu akan dilaksanakan melalui web resmi pendaftaran CPNS 2023 bersama dengan pendaftaran online oleh semua instansi. Pendaftaran online cpns 2023 dilakukan melalui 1 web khusus oleh BKN yaitu sscasn.bkn.go.id

Pelaksanaan Tes CPNS Kabupaten (PEMKAB) Bulungan Tahun 2023

Pelaksanaan Tes CPNS Kabupaten (PEMKAB) Bulungan Tahun 2023 dilaksanakan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) untuk Seleksi Kompetisi Dasar (SKB) dan Seleksi Kompetisi Bidang (SKB).

Seleksi Kompetisi Dasar (SKD) Terdiri atas Tes Intelegensi Umum (TIU), Wawasan Kebangsaan (TWK) dan Tes Kepribadian (TK). Seleksi Kompetisi Bidang terdiri atas tes tentang wawasan sesuai jabatan formasi yang didaftar.

Tes sistem CAT merupakan tes dengan menggunakan Aplikasi tes di komputer. Tes CAT ini terbukti lebih efisien, lebih efektif dan lebih terpercaya. Hal ini karena setelah pelaksanaan tes, Nilai sendiri dan Keseluruhan peserta yang telah mengikuti tes bisa dilihat langsung.

Bagi yang ingin lebih mahir melaksanakan tes CPNS dengan sistem CAT, dapatkan Aplikasinya yang bisa dibuka di Laptop maupun di HP Android. Aplikasi latihan soal CAT CPNS bisa didapatkan DISINI : Aplikasi Software CAT CPNS

Web Resmi Penerimaan CPNS Kabupaten (PEMKAB) Bulungan Tahun 2023

Web resmi Penerimaan CPNS Kabupaten (PEMKAB) Bulungan Tahun 2023. Berikut ini adalah web resmi Penerimaan CPNS Bulungan tahun 2023.

Web resmi Pendaftaran CPNS 2023 : sscasn.bkn.go.id

Informasi Jadwal pendaftaran, formasi dan Syarat serta pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, Hasil SKD dan SKB serta Pengumuman Kelulusan akan diumumkan di web resmi Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Bulungan : www.bulungan.go.id

Informasi CPNS Kabupaten Bulungan juga akan diumumkan di web resmi penerimaan cpns, di Kantor Bupati dan di Kantor BKD / BKPSDM / BKPP Kabupaten Bulungan.

Hal yang Perlu Diwaspadai pada Penerimaan CPNS Tahun 2023

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diwaspadai saat penerimaan CPNS 2023 antara lain :

1. Hati - Hati CALO

Katakan Tidak pada Calo, Jangan percaya pada Calo. Pelaksanaan CPNS transparan dan bebas biaya

2. Hati - hati modus Rubah Nilai

Untuk mengantisipasi adanya perubahan nilai saat pengumuman nanti, berikut ini yang perlu dilakukan: Setelah Selesai Tes CAT, usahakan Tulis Nilai yang didapat (TWK, TIU dan TK),

Rekam / Foto papan daftar Nilai Peserta di luar ruangan yang biasanya ditampilkan.

Tempat Melaporkan Kecurangan Penerimaan CPNS

Jika anda mengalami kecurangan pada pelaksanaan penerimaan CPNS, anda bisa melaporkan hal tersebut ke:

Instansi Penyelenggara, cek di : sscasn.bkn.go.id/kontak
Kantor Ombudsman RI atau melalui e-mail timwascpns@ombudsman.go.id

Biar Laporannya diterima sertakan Bukti ya

Sambil menunggu CPNS 2023 ini, anda bisa memilih atau mencari Lowongan Kerja lainnya di Kabupaten Bulungan atau di seluruh wilayah Indonesia yang sesuai dengan Minat dan Bidang anda masing masing.

Rabu, 26 Desember 2018

Contoh Soal Pendamping Desa

Salam semuanya :)

Pada kesempatan ini saya selaku Admin pendaftaran-cpns.blogspot.com akan membagikan Contoh Latihan Soal Pendamping Desa.

Contoh soal ini saya tujukan bagi anda semua terutama bagi yang berencana mengikuti tes tertulis pada penerimaan pendamping desa, semoga bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Contoh soal ini saya peroleh dari FP SFP. Latihan soal ini merupakan latihan tes tertulis Pendamping Lokal Desa 2017 dan masih digunakan untuk Latihan Tes Tertulis Pendamping Lokal Desa tahun 2018 di beberapa wilayah / provinsi.

Tes Tertulis Pendamping Desa terdiri atas 50 - 60 soal pilihan ganda (A, B, C, D) yang harus diselesaikan dalam waktu 90 menit. Tes tertulis tersebut akan menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK), jadi harus menyiapkan pensil 2B.

Berikut ini adalah contoh soal Latihan Tes Tertulis Pendamping Lokal Desa :

Latihan Tes Tertulis Pendamping Lokal Desa 2017 - 2018

Latihan Tes Tertulis Penerimaan Pendamping Lokal Desa 2018
===================================
Latihan Tes Tertulis Pendamping Desa 2017

Petunjuk:

(1) Waktu tes tulis selama 90 menit;
(2) Jumlah soal tes tulis sebanyak 60 soal dalam bentuk pilihan ganda (masing-masing soal memiliki bobot 1);
(3) Peserta tes tulis mengisi jawaban pada lembar jawaban komputer (LJK) yang disediakan dengan menggunakan pensil 2B;
(4) Pemeriksaan hasil tes tulis dilakukan melalui sistem komputerisasi;
(5) Jika pada LJK terdapat jawaban kosong (tidak dihitamkan) maka komputer tidak bisa membaca lembar jawaban Anda

1. Kawasan pedesaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan pertanian, pengelolaan SDA, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan …

A. pelayanan pendidikan
B. pelayanan transportasi
C. pelayanan kehidupan beragama
D. kegiatan ekonomi

2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang antara lain:

A. mengatur dan mengurus hak asal usul
B. mengadakan hubungan keluar dengan negara lain
C. mengadili di pengadilan desa
D. menarik pajak penghasilan

3. Desa berkedudukan di wilayah…

A. propinsi
B. kabupaten/kota
C. daerah khusus
D. kecamatan

4. Salah satu syarat pembentukan desa adalah batas usia desa induk paling sedikit …

A. 10 tahun
B. 7 tahun
C. 5 tahun
D. 3 tahun

5. Desa dapat dihapus karena …

A. tidak meningkatkan pendidikan
B. merugikan masyarakat
C. menimbulkan bencana nasional
D. bencana alam dan atau kepentingan program nasional yang strategis

6. Kewenangan desa antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul, yaitu:

A. hak dengan memperhatikan asal usul hak tersebut
B. hak yang berasal dari penetapan Pemda
C. hak yang merupakan warisan yang masih hidup
D. hak yang terkait dengan adat istiadat

7. Asas akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemeritahan desa adalah…

A. asas yang mengutamakan landasan peraturan, kepatuhan, dan keadilan
B. asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar
C. asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan harus berhasil mencapai tujuan
D. asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dapat dipertangungjawabkan

8. Asas keberagaman dalam menyelenggarakan pemerintah desa, adalah…

A. asas yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa
B. asas yang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa
C. asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
D. asas yang tidak boleh mendiskriminasikan kelompok masyarakat tertentu

9. Asas pengaturan dalam UU nomor 6 tahun 2016 tentang desa antara lain rekognisi, yaitu:

A. pengakuan terhadap asal usul
B. penetapan kewenangan
C. turut berperan aktif
D. kesamaan dalam kedudukan

10. Penataan desa meliputi: pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan…

A. penambahan desa
B. penetapan desa
C. pengurangan desa
D. pemindahan wilayah desa

11. Penataan desa yang berupa perubahan status adalah perubahan dari :

A. Desa menjadi kelurahan
B. Kelurahan menjadi desa
C. Desa adat menjadi desa
D. Desa menjadi desa adat

12. Asas proporsionalitas dalam penyelenggaran pemerintah desa adalah…

A. asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan
B. asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik
C. asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
D. asas yang menjadi landasan keserasian, kepatuhan, dan keadilan

13. Kewenangan desa meliputi kewenangan…

A. berdasarkan asal usul
B. lokal berskala desa
C. ditugaskan oleh pemerintah
D. semua jawaban benar

14. Desa dapat mendirikan badan usaha milik (BUM) desa yang dapat menjalankan usaha di bidang…

A. perdagangan dan jasa
B. ekonomi dan jasa
C. ekonomi dan pelayanan umum
D. perdagangan dan pelayanan masyarakat

15. Pengaturan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa, yaitu kepala desa yang dibantu oleh …

A. perangkat desa
B. wakil kepala desa
C. badan permusyawaratan desa
D. unsur masyarakat

16. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

A. pemberdayaan masyarakat desa
B. pelayanan masyarakat desa
C. peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
D. peningkatan pendapatan masyarakat desa

17. Pemilihan kepala desa dilaksanakan…

A. secara serentak di wilayah kabupaten/kota
B. setiap 5 tahun sekali
C. berdasarkan kebutuhan yang mendesak
D. oleh masyarakat desa melalui badan permusyawaratan desa

18. Lembaga pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, …

A. lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga swadaya masyarakat
B. LSM dan lembaga adat
C. lembaga masyarakat desa dan lembaga adat
D. lembaga adat dan perwakilan masyarakat

19. Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh…

A. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
B. Menteri Dalam Negeri
C. Gubernur atas usul masyarakat desa
D. Bupati/Walikota

20. Kewajiban-kewajiban desa adalah:

A. melindungi dan menjaga persatuan dan kerukunan, meningkatkan kualitas-kualitas, mengembangkan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, memberikan dan meningkatkan pelayanan
B. melindungi dan menjaga persatuan, meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan, meningkatkan pelayanan dan penghasilan
C. melindungi warga masyarakat desa, meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan kesejahateraan, meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam pergaulan masyarakat
D. melindungi warga masyarakat desa, menjaga persatuan dan kerukunan, meningkatkan penghasilan dan pendidikan, menjunjung tinggi demokrasi yang dibatasi peraturan yang berlaku

21. Dalam penyusun RPJM desa dan RKP desa pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatifyang diikuti oleh…

A. badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat desa
B. lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat
C. badan permusyawaratan desa dan lembaga kemusyawaratan desa
D. lembaga kemasyaratan desa dan lembaga adat

22. Program pembangunan kawasan pedesaan yang berasal dari pemerintah daerah dicantumkan dalam…

A. RPJMD dan RKPD
B. RPJMN dan RKP
C. RPJMD Propinsi dan RKPD Propinsi
D. RPJMD kabupaten/kota dan RKP kabupaten/kota

23. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan oleh pemerintah, pemda propinsi, pemda kabupaten/kota, pemerintah desa, dan…

A. pihak ketiga
B. badan permusyawaratan desa
C. lembaga kemasyarakatan desa
D. lembaga adat desa

24. Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, antara lain…

A. terganggunya kepentingan masyarakat desa
B. terganggunya kerukunan antar warga masyarakat
C. terganggunya kepentingan pribadi masyarakat desa
D. terganggunya kebebasan berpendapat

25. Dengan ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan PP nomor 43 Tahun 2014 yang disempurnakan dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 sebagai pelaksanaan dari UU tersebut, untuk lebih memperkuat asas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan:

A. pengawasan pemerintahan desa
B. peningkatan peranan masyarakat desa dalam pembangunan
C. mengoptimalkan peran masyarakat desa dalam pembangunan
D. pemberdayaan masyarakat desa

26. Pengaturan desa antara lain bertujuan…

A. meningkatkan pendidikan masyarakat desa
B. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa
C. meningkatkan penghasilan masyarakat desa
D. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

27. Kepala desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari…

A. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
B. APBN yang ditetapkan dalam APBD
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
D. APBD dan anggaran pendapatan belanja desa

28. Perangkat desa terdiri dari :

A. Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis
B. Wakil kepala desa, sekretaris desa, dan pelaksana desa
C. Sekretaris desa, kepala urusan desa, dan staf
D. Wakil kepala desa, sekretaris dan kepala urusan beserta beberapa staf

29. Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebutuhan prioritas dan tipologi desa. Prinsip keadilan maksudnya adalah…

A. Dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan
B. Dengan mendahulukan kepentingan desa yang sangat mendesak yang harus dilaksanakan
C. Dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik
D. Dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat desa

30. Selain pengasilan tetap, kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan yang bersumber dari…

A. APB Daerah
B. APB Desa
C. APBN
D. APB Daerah dan APB Desa

31. Pemberdayaan masyarakat desa antara lain dilakukan dengan:

A. mendorong partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pembangunan desa, partisipasi dalam penyusunan kebijakan desa
B. mendorong masyarakat desa untuk berperan serta dalam kegiatan perekonomian/bisnis
C. melakukan kegiatan dalam peningkatan potensi yang dimiliki masyarakat desa
D. berperan serta dalam kegiatan siskamling dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban

32. Pembangunan kawasan pedesaan untuk mempercepat kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendekatan…

A. pembangunan infrastruktur
B. pembangunan partisipatif
C. pembangunan kesetaraan
D. pembangunan kemandirian

33. Rancangan pembangunan kawasan pedesaan dibahas bersama oleh:

A. pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa
B. pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa
C. pemda propinsi, pemda kabupaten/kota, dan pemerintah desa
D. pemerintah desa dan tokoh masyarakat

34. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan

A. pengawasan pembangunan disegala bidang
B. pengawasan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan
C. pemantauan dalam pelaksanaan program yang telah ditentukan
D. pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan

35. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa (BUMDesa) yang dapat menjalankan usaha dibidang…

A. perdagangan dan jasa
B. ekonomi dan jasa
C. ekonomi dan pelayanan umum
D. perdagangan dan pelayanan masyarakat

36. Pendirian BUM desa disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan…

A. peraturan gubernur
B. peraturan bupati/walikota
C. peraturan desa
D. peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi

37. Pengelolaan keuangan desa sebagai dana untuk mem biayai kegiatan desa meliputi :

A. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan yang dibuat setiap bulan dan setiap tahun
B. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban
C. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan rutin
D. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggung jawaban

38. Bantuan keuangan dari APBD diarahkan untuk…

A. kesejahteraan masyarakat desa
B. pembangunan desa
C. peningkatan pendidikan masyarakat desa
D. gaji perangkat desa

39. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan…

A. pendidikan masyarakat desa
B. kesejahteran masyarakat desa
C. pelayanan masyarakat desa
D. penghasilan masyarakat desa

40. Lembaga kemasyarakatan desa merupakan:

A. tempat aspirasi dari para tokoh masyarakat desa
B. wadah partisipasi dari organisasi masyarakat desa
C. wadah partisipasi desa sebagai mitra pemerintah desa
D. tempat musyawarah dari masyarakat dalam menentukan suatu persoalan/kebijakan

41. Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah bersumber..

A. Dari dana masyarakat desa yang merupakan iuran wajib
B. Dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
C. Dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
D. Dari Alokasi Dana Desa

42. Pemerintah, pemerintah daerah atau propinsi, dan pemerintah daerah kabupatan atau kota dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dapat mendelegasikan kepada:

A. camat atau yang disebut dengan nama lain
B. badan permusyawaratan desa
C. kepala desa
D. perangkat daerah

43. Pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh …

A. camat atau sebutan lain dengan koordinasi
B. satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping professional, kader pemberdayaan dan pihak ketiga
C. badan permasyarakatan desa
D. lembaga kemasyarakatan desa dibantu oleh tokoh masyarakat desa yang berpengaruh dan berpengalaman

44. Yang dimaksud dengan penetapan desa adat adalah:

A. penetapan desa yang telah ada menjadi desa adat oleh bupati/Walikota
B. penetapan kelurahan yang telah ada menjadi desa adat
C. penetapan kampungdesa yang telah ada menjadi desa adat oleh Bupati/Walikota
D. penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat yang telah ada menjadi desa adat dengan perda kabupaten atau kota

45. Desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarkat desa berdasarkan…

A. hak asal usul
B. hak para leluhur
C. hak dari tokoh masyarakat desa
D. musyawarah dan kekeluargaan

46. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui…

A. Alokasi Dana Desa yang merupakan dana perimbangan
B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
D. Badan Usaha Milik Desa yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatdesa

47. Pencairan dana desa 2016 dilakukan dalam

A. 2 tahap
B. 3 tahap
C. 4 tahap
D. 5 tahap

48. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai realisasi dari program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, masih diperlukan pendampingan dalam upaya agar:

A. tidak ada penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat desa
B. program dapat dilaksanakan dengan baik sesuai jadwal dan penyimpangan dapat diminimalisasi
C. penundaan program dapat dihindari sehingga kerugian minimal dapatditekan
D. program dapat dilaksanakan dengan lancar dan benar sesuai jadwal tanpa adanya penyimpangan

49. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui :

A. Rekening kas desa
B. Rekening kepala desa
C. Rekening BUM desa
D. Rekening bendahara desa

50. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dalam pendampingan bertugas memantau

A. pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan pelatihan
B. meningkatkan kapasitas tenaga pendamping
C. meningkatkan kualitas masyarakat desa agar bisa mandiri
D. memantau kegiatan pelaksanaan program

Itulah diatas contoh soal tes Tertulis Pendamping Desa tahun 2017 - 2018. Sebagai tambahan bahan pelajaran, silahkan pelajari juga UU no. 6 tahun 2014 dan PERMENDAGRI karena dibeberapa wilayah, bahan tentang UU no. 6 tahun 2014 dan PERMENDAGRI yang masuk dalam soal tesnya. Semoga Informasi yang saya bagikan ini Bermanfaat dan Semoga sukses.
Selamat menanti Penerimaan Pendamping desa 2019.

Info Pengumuman Penerimaan Pendaftaran Lowongan Kerja CPNS Online

Sabtu, 22 Desember 2018

Syarat dan Cara Daftar jadi Mitra/Agen Pegadaian serta Keuntungannya

Mitra / Agen Pegadaian. PT Pegadaian (Persero) saat ini membuka program untuk jadi Mitra Pegadaian atau dikenal juga sebagai Agen Pegadaian. Program ini adalah sebagai perwujudan CSR Perusahaan di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan dilakukan melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Program mitra pegadaian dilaksanakan sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013, yang terakhir diubah dengan No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Banyak keuntungan yang akan diperoleh dengan menjadi Mitra atau Agen Pegadaian. Pegadaian membuka 3 (tiga) jenis kemitraan / keagenan yaitu Agen Pemasaran, Agen Pembayaran dan Agen Gadai. Bagi anda yang berminat menjadi mitra atau agen Pegadaian, berikut ini adalah Syarat yang harus dipenuhi serta cara pendaftaran Mitra / Agen Pegadaian.

syarat dan cara jadi mitra / agen pegadaian

Syarat Pendaftaran jadi Mitra / Agen Pegadaian

Apa saja syarat menjadi mitra / agen Pegadaian? Berikut ini adalah syarat menjadi mitra / agen pegadaian (Agen Pemasaran, Agen Pembayaran dan Agen Gadai) :

Syarat Jadi Agen Pemasaran

Bagi yang tertarik menjadi agen pemasaran Pegadaian, berikut ini adalah syarat persyaratan Agen Pemasaran yang harus dipenuhi :

Melakukan pendaftaran administrasi secara online di situs Pegadaian dengan mengisi biodata lengkap, pekerjaan sehari-hari, dan menyertakan identitas seperti KTP dan KK (Kartu Keluarga).
Memiliki perangkat operasional seperti smartphone Android dan akses internet guna memudahkan Anda untuk melakukan pekerjaan dimana pun Anda berada.
Bersedia mengikuti pelatihan yang akan diadakan oleh Pegadaian.
Memiliki tempat untuk melakukan transaksi seperti toko atau warung (bisa rumah Asalkan tempatnya jelas dan mudah ditemukan)
Memiliki kemampuan komunikasi dan penyampaian informasi yang baik. Sehingga, bisa menjual produk pegadaian atau merekrut nasabah baru dengan mudah

Syarat Jadi Agen Pembayaran

Bagi yang tertarik menjadi agen pembayaran Pegadaian, berikut ini adalah syarat persyaratan Agen Pembayaran yang harus dipenuhi :

Melakukan pendaftaran administrasi secara online di situs Pegadaian dengan mengisi biodata lengkap, pekerjaan sehari-hari, dan menyertakan identitas seperti KTP dan KK (Kartu Keluarga).
Memiliki perangkat operasional seperti smartphone Android, akses internet, dan printer mobile guna memudahkan Anda untuk melakukan pekerjaan dimana pun Anda berada.
Bersedia mengikuti pelatihan yang akan diadakan oleh Pegadaian.
Memiliki tempat untuk melakukan transaksi seperti toko atau warung (bisa rumah Asalkan tempatnya jelas dan mudah ditemukan)
Sudah akrab dengan sistem pembayaran online sehingga tidak mengalami kesulitan saat melakukan transaksi. Kecakapan agen dalam bertransaksi online sangat penting agar tak malah kebingungan saat membantu masyarakat
Harus mempersiapkan uang deposit atau jaminan agar bisa membayar biaya transaksi terlebih dahulu yang nantinya diganti oleh pegadaian

Syarat Jadi Agen Gadai

Bagi yang tertarik menjadi agen pemasaran Pegadaian, berikut ini adalah syarat persyaratan Agen Gadai yang harus dipenuhi :

Melakukan pendaftaran administrasi secara online di situs Pegadaian dengan mengisi biodata lengkap, pekerjaan sehari-hari, dan menyertakan identitas seperti KTP dan KK (Kartu Keluarga).
Memiliki perangkat operasional seperti smartphone Android, akses internet, dan printer mobile guna memudahkan Anda untuk melakukan pekerjaan dimana pun Anda berada.
Bersedia mengikuti pelatihan yang akan diadakan oleh Pegadaian.
Memiliki tempat untuk melakukan transaksi seperti toko atau warung (bisa rumah Asalkan tempatnya jelas dan mudah ditemukan).
wajib memiliki usaha-usaha tertentu sebelumnya, seperti toko emas, konter handphone, atau dealer motor.Mengapa diwajibkan demikian? Karena kemampuan untuk menafsir harga barang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang telah terlatih sebelumnya.
harus mempersiapkan deposit atau jaminan agar bisa memberikan uangnya terlebih dahulu untuk penggadaian barang pada nasabah.

Cara Pendaftaran jadi Mitra / Agen Pegadaian

Bagaimana cara menjadi mitra / agen Pegadaian? Berikut ini adalah cara atau langkah langkah yang akan dilalui untuk menjadi mitra / agen pegadaian (Agen Pemasaran, Agen Pembayaran dan Agen Gadai) :

Bagi anda yang ingin daftar jadi agen Pegadaian, pertama tama silahkan daftar secara Online di https://agen.pegadaian.co.id/ untuk mengisi formulir pendaftaran yang terdiri dari identitas diri dan juga profil usaha yang Anda miliki.
Kemudian Anda harus datang ke outlet Pegadaian terdekat untuk memverifikasi kelengkapan pendaftaran yang sudah Anda lengkapi.
Apabila tahapan tersebut telah disetujui, maka dari pihak Pegadaian akan melakukan survei lokasi dimana tempat Anda melakukan kegiatan operasional.
Setelah Anda mendapat persetujuan tempat lokasi agen, maka Anda harus mencetak formulir pendaftaran diiringi dengan perjanjian kerja sama dan penunjukan sebagai mitra.
Tahap terakhir yang perlu Anda lakukan ialah menandatangani perjanjian kerja sama dan menerima penunjukan sebagai Agen Pegadaian.

Bila ada masalah dalam proses registrasi, anda bisa mengubungi kontak kantor pusat Pegadaian : 021-3155550 atau HP 02180635162 atau datang langsung ke outlet pegadaian terdekat.

Info Pengumuman Penerimaan Pendaftaran Lowongan Kerja CPNS Online

Sabtu, 10 November 2018

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS Daerah (CPNSD) 2018

CPNSD 2018. Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 oleh instansi khususnya instansi daerah akan diumumkan mulai hari ini 21 Oktober 2018 yang rencana awalnya diumumkan tanggal 18 Oktober 2018. Pada kesempatan ini saya akan share pengumuman hasil seleksi administrasi cpns 2018 untuk instansi Daerah (PEMDA).

Tahun ini PEMDA yang mendapat alokasi formasi CPNS 2018 sebanyak 525 PEMDA. Berhubung dikarenakan oleh Pengumuman Hasil Seleksi Berkas CPNS 2018 yang kemungkinan akan dikeluarkan secara serempak oleh hampir semua PEMDA baik PEMPROV, PEMKOT maupun PEMKAB, maka info Pengumumannya saya kumpulkan disini. Pengumuman hasil seleksi berkas cpns 2018 akan diumumkan melalui website resmi penerimaan cpns oleh instansi masing - masing. Berikut ini adalah link menuju web resmi penerimaan cpns oleh instansi pusat tempat dikeluarkannya Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 :

A. Pemerintah Provinsi (PEMPROV)

Provinsi Aceh / Nangroe Aceh Darussalam (NAD)
Provinsi Sumatera Utara (SUMUT)
Provinsi Sumatera Barat (SUMBAR)
Provinsi Riau (Daratan)
Provinsi Kepulauan Riau
Provinsi Jambi
Provinsi Sumatera Selatan (SUMSEL)
Provinsi Bangka Belitung (BABEL)
Provinsi Bengkulu
Provinsi Lampung
Provinsi DKI Jakarta
Provinsi Jawa Barat (JABAR)
Provinsi Banten
Provinsi Jawa Tengah (JATENG)
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 DI. Yogyakarta
Provinsi Jawa Timur (JATIM)
Provinsi Bali
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
Provinsi Kalimantan Barat (KALBAR)
Provinsi Kalimantan Tengah (KALTENG)
Provinsi Kalimantan Selatan (KALSEL)
Provinsi Kalimantan Timur (KALTIM)
Provinsi Kalimantan Utara (KALTARA)
Provinsi Sulawesi Utara (SULUT)
Provinsi Sulawesi Barat (SULBAR)
Provinsi Sulawesi Tengah (SULTENG)
Provinsi Sulawesi Tenggara (SULTRA)
Provinsi Sulawesi Selatan (SULSEL)(Rincian formasi disini)
Provinsi Gorontalo
Provinsi Maluku
Provinsi Maluku Utara
Provinsi Papua Barat
Provinsi Papua

B. Pemerintah Kota (PEMKOT)

C. Pemerintah Kabupaten (PEMKAB)

Kabupaten Aceh Barat Daya
Kabupaten Aceh Barat
Kabupaten Aceh Besar
Kota Ambon
Kota Balikpapan
Kota Banda Aceh
Kota Bandar Lampung
Kota Bandung
Kota Banjar
Kota Banjarbaru
Kota Banjarmasin
Kota Batam
Kota Batu
Kota Bau-Bau
Kota Bekasi
Kota Bengkulu
Kota Bima
Kota Binjai
Kota Bitung
Kota Blitar
Kota Bogor
Kota Bontang
Kota Bukittinggi
Kota Cilegon
Kota Cimahi
Kota Cirebon
Info formasi lowongan penerimaan dan syarat pendaftaran cpns 2018 PEMKOT Kota Denpasar
Kota Depok
Kota Dumai
Kota Gorontalo
Kota Gunungsitoli
Kota Jambi
Kota Jayapura
Kota Kediri
Kota Kendari
Kotamobagu
Kota Kupang
Kota Langsa
Kota Lhokseumawe
Kota Lubuklinggau
Kota Madiun
Kota Magelang
Kota Makassar
Kota Malang
Kota Manado
Kota Mataram
Kota Medan
Kota Metro
Kota Mojokerto
Kota Padang
Kota Padangpanjang
Kota Padangsidempuan
Kota Pagar Alam
Kota Palangkaraya
Kota Palembang
Kota Palopo
Kota Palu
Kota Pangkal Pinang
Kota Parepare
Kota Pariaman
Kota Pasuruan
Kota Payakumbuh
Kota Pekalongan
Kota Pekanbaru
Kota Pematangsiantar
Kota Pontianak
Kota Prabumulih
Kota Probolinggo
Kota Sabang
Kota Salatiga
Kota Samarinda
Kota Sawahlunto
Kota Semarang
Kota Serang
Kota Sibolga
Kota Singkawang
Kota Solok
Kota Sorong
Kota Subulussalam
Kota Sukabumi
Kota Sungai Penuh
Kota Surabaya
Kota Surakarta
Kota Tangerang Selatan
Kota Tangerang
Kota Tanjung Selor
Kota Tanjungbalai
Kota Tarakan
Kota Tasikmalaya
Kota Tebing Tinggi
Kota Tegal
Kota Ternate
Kota Tidore Kepulauan
Kota Tomohon
Kota Tual
Kota Watampone
Kabupaten Aceh Jaya
Kabupaten Aceh Selatan
Kabupaten Aceh Singkil
Kabupaten Aceh Tamiang
Kabupaten Aceh Tengah
Kabupaten Aceh Tenggara
Kabupaten Aceh Timur
Kabupaten Aceh Utara
Kabupaten Agam
Kabupaten Alor
Kabupaten Asahan
Kabupaten Asmat
Kabupaten Badung
Kabupaten Balangan
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bandung
Kabupaten Banggai
Kabupaten Banggai Kepulauan
Kabupaten Banggai Laut
Kabupaten Bangka Barat
Kabupaten Bangka Selatan
Kabupaten Bangka Tengah
Kabupaten Bangka
Kabupaten Bangkalan
Kabupaten Bangli
Kabupaten Banjar
Kabupaten Banjarnegara
Kabupaten Bantaeng
Kabupaten Bantul
Kabupaten Banyuasin
Kabupaten Banyumas
Kabupaten Banyuwangi
Kabupaten Barito Kuala
Kabupaten Barito Selatan
Kabupaten Barito Timur
Kabupaten Barito Utara
Kabupaten Barru
Kabupaten Batang
Kabupaten Batanghari
Kabupaten Batubara
Kabupaten Bekasi
Kabupaten Belitung Timur
Kabupaten Belitung
Kabupaten Belu
Kabupaten Bener Meriah
Kabupaten Bengkalis
Kabupaten Bengkayang
Kabupaten Bengkulu Selatan
Kabupaten Bengkulu Tengah
Kabupaten Bengkulu Utara
Kabupaten Berau
Kabupaten Biak Numfor
Kabupaten Bima
Kabupaten Bintan
Kabupaten Bireuen
Kabupaten Blitar
Kabupaten Blora
Kabupaten Boalemo
Kabupaten Bogor
Kabupaten Bojonegoro
Kabupaten Bolaang Mongondow
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Kabupaten Bombana
Kabupaten Bondowoso
Kabupaten Bone Bolango
Kabupaten Bone
Kabupaten Boven Digoel
Kabupaten Boyolali
Kabupaten Brebes
Kabupaten Buleleng
Kabupaten Bulukumba
Kabupaten Bulungan
Kabupaten Bungo
Kabupaten Buol
Kabupaten Buru Selatan
Kabupaten Buru
Kabupaten Buton
Kabupaten Buton Selatan
Kabupaten Buton Tengah
Kabupaten Buton Utara
Kabupaten Ciamis
Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cilacap
Kabupaten Cirebon
Kabupaten Dairi
Kabupaten Deiyai
Kabupaten Deli Serdang
Kabupaten Demak
Kabupaten Dharmasraya
Kabupaten Dogiyai
Kabupaten Dompu
Kabupaten Donggala
Kabupaten Empat Lawang
Kabupaten Ende
Kabupaten Enrekang
Kabupaten Fakfak
Kabupaten Flores Timur
Kabupaten Garut
Kabupaten Gayo Lues
Kabupaten Gianyar
Kabupaten Gorontalo Utara
Kabupaten Gorontalo
Kabupaten Gowa
Kabupaten Gresik
Kabupaten Grobogan
Kabupaten Gunung Kidul
Kabupaten Gunung Mas
Kabupaten Halmahera Barat
Kabupaten Halmahera Selatan
Kabupaten Halmahera Tengah
Kabupaten Halmahera Timur
Kabupaten Halmahera Utara
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Kabupaten Humbang Hasundutan
Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Indragiri Hulu
Kabupaten Indramayu
Kabupaten Intan Jaya
Kabupaten Jayapura
Kabupaten Jayawijaya
Kabupaten Jember
Kabupaten Jembrana
Kabupaten Jeneponto
Kabupaten Jepara
Kabupaten Jombang
Kabupaten Kaimana
Kabupaten Kampar
Kabupaten Kapuas Hulu
Kabupaten Kapuas
Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Karangasem
Kabupaten Karawang
Kabupaten Karimun
Kabupaten Karo
Kabupaten Katingan
Kabupaten Kaur
Kabupaten Kayong Utara
Kabupaten Kebumen
Kabupaten Kediri
Kabupaten Keerom
Kabupaten Kendal
Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Kepulauan Anambas
Kabupaten Kepulauan Aru
Kabupaten Kepulauan Mentawai
Kabupaten Kepulauan Meranti
Kabupaten Kepulauan Sangihe
Kabupaten Kepulauan Selayar
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Kabupaten Kepulauan Sula
Kabupaten Kepulauan Talaud
Kabupaten Kepulauan Yapen
Kabupaten Kerinci
Kabupaten Ketapang
Kabupaten Klaten
Kabupaten Klungkung
Kabupaten Kolaka
Kabupaten Kolaka Timur
Kabupaten Kolaka Utara
Kabupaten Konawe Kepulauan
Kabupaten Konawe Selatan
Kabupaten Konawe Utara
Kabupaten Konawe
Kabupaten Kotabaru
Kabupaten Kotawaringin Barat
Kabupaten Kotawaringin Timur
Kabupaten Kuantan Singingi
Kabupaten Kubu Raya
Kabupaten Kudus
Kabupaten Kulon Progo
Kabupaten Kuningan
Kabupaten Kupang
Kabupaten Kutai Barat
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kabupaten Kutai Timur
Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Kabupaten Labuhanbatu
Kabupaten Lahat
Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamongan
Kabupaten Lampung Barat
Kabupaten Lampung Selatan
Kabupaten Lampung Tengah
Kabupaten Lampung Timur
Kabupaten Lampung Utara
Kabupaten Landak
Kabupaten Langkat
Kabupaten Lanny Jaya
Kabupaten Lebak
Kabupaten Lebong
Kabupaten Lembata
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kabupaten Lingga
Kabupaten Lombok Barat
Kabupaten Lombok Tengah
Kabupaten Lombok Timur
Kabupaten Lombok Utara
Kabupaten Lumajang
Kabupaten Luwu
Kabupaten Luwu Timur
Kabupaten Luwu Utara
Kabupaten Madiun
Kabupaten Magelang
Kabupaten Magetan
Kabupaten Mahakam Ulu
Kabupaten Majalengka
Kabupaten Majene
Kabupaten Malaka
Kabupaten Malang
Kabupaten Malinau
Kabupaten Maluku Barat Daya
Kabupaten Maluku Tengah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Kabupaten Maluku Tenggara
Kabupaten Mamasa
Kabupaten Mamberamo Raya
Kabupaten Mamberamo Tengah
Kabupaten Mamuju
Kabupaten Mamuju Tengah
Kabupaten Mamuju Utara
Kabupaten Mandailing Natal
Kabupaten Manggarai Barat
Kabupaten Manggarai Timur
Kabupaten Manggarai
Kabupaten Manokwari
Kabupaten Manokwari Selatan
Kabupaten Mappi
Kabupaten Maros
Kabupaten Maybrat
Kabupaten Melawi
Kabupaten Merangin
Kabupaten Merauke
Kabupaten Mesuji
Kabupaten Mimika
Kabupaten Minahasa
Kabupaten Minahasa Selatan
Kabupaten Minahasa Tenggara
Kabupaten Minahasa Utara
Kabupaten Mojokerto
Kabupaten Morowali
Kabupaten Morowali Utara
Kabupaten Muara Enim
Kabupaten Muaro Jambi
Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Muna
Kabupaten Muna Barat
Kabupaten Murung Raya
Kabupaten Musi Banyuasin
Kabupaten Musi Rawas
Kabupaten Musi Rawas Utara
Kabupaten Nabire
Kabupaten Nagan Raya
Kabupaten Nagekeo
Kabupaten Natuna
Kabupaten Nduga
Kabupaten Ngada
Kabupaten Nganjuk
Kabupaten Ngawi
Kabupaten Nias Barat
Kabupaten Nias Selatan
Kabupaten Nias Utara
Kabupaten Nias
Kabupaten Nunukan
Kabupaten Ogan Ilir
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Kabupaten Pacitan
Kabupaten Padang Lawas Utara
Kabupaten Padang Lawas
Kabupaten Padang Pariaman
Kabupaten Pakpak Bharat
Kabupaten Pamekasan
Kabupaten Pandeglang
Kabupaten Pangandaran
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Kabupaten Paniai
Kabupaten Parigi Moutong
Kabupaten Pasaman Barat
Kabupaten Pasaman
Kabupaten Paser
Kabupaten Pasuruan
Kabupaten Pati
Kabupaten Pegunungan Arfak
Kabupaten Pegunungan Bintang
Kabupaten Pekalongan
Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Pemalang
Kabupaten Penajam Paser Utara
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Kabupaten Pesawaran
Kabupaten Pesisir Barat
Kabupaten Pesisir Selatan
Kabupaten Pidie Jaya
Kabupaten Pidie
Kabupaten Pinrang
Kabupaten Pohuwato
Kabupaten Polewali Mandar
Kabupaten Ponorogo
Kabupaten Mempawah
Kabupaten Poso
Kabupaten Pringsewu
Kabupaten Probolinggo
Kabupaten Pulang Pisau
Kabupaten Pulau Morotai
Kabupaten Pulau Taliabu
Kabupaten Puncak Jaya
Kabupaten Puncak
Kabupaten Purbalingga
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purworejo
Kabupaten Raja Ampat
Kabupaten Rejang Lebong
Kabupaten Rembang
Kabupaten Rokan Hilir
Kabupaten Rokan Hulu
Kabupaten Rote Ndao
Kabupaten Sabu Raijua
Kabupaten Sambas
Kabupaten Samosir
Kabupaten Sampang
Kabupaten Sanggau
Kabupaten Sarmi
Kabupaten Sarolangun
Kabupaten Sekadau
Kabupaten Seluma
Kabupaten Semarang
Kabupaten Seram Bagian Barat
Kabupaten Seram Bagian Timur
Kabupaten Serang
Kabupaten Serdang Bedagai
Kabupaten Seruyan
Kabupaten Siak
Kabupaten Sidenreng Rappang
Kabupaten Sidoarjo
Kabupaten Sigi
Kabupaten Sijunjung
Kabupaten Sikka
Kabupaten Simalungun
Kabupaten Simeulue
Kabupaten Sinjai
Kabupaten Sintang
Kabupaten Situbondo
Kabupaten Sleman
Kabupaten Solok Selatan
Kabupaten Solok
Kabupaten Soppeng
Kabupaten Sorong
Kabupaten Sorong Selatan
Kabupaten Sragen
Kabupaten Subang
Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Sukamara
Kabupaten Sukoharjo
Kabupaten Sumba Barat Daya
Kabupaten Sumba Barat
Kabupaten Sumba Tengah
Kabupaten Sumba Timur
Kabupaten Sumbawa Barat
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumedang
Kabupaten Sumenep
Kabupaten Supiori
Kabupaten Tabalong
Kabupaten Tabanan
Kabupaten Takalar
Kabupaten Tambrauw
Kabupaten Tana Tidung
Kabupaten Tana Toraja
Kabupaten Tanah Bumbu
Kabupaten Tanah Datar
Kabupaten Tanah Laut
Kabupaten Tangerang
Kabupaten Tanggamus
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kabupaten Tapanuli Tengah
Kabupaten Tapanuli Utara
Kabupaten Tapin
Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Tebo
Kabupaten Tegal
Kabupaten Teluk Bintuni
Kabupaten Teluk Wondama
Kabupaten Temanggung
Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kabupaten Timor Tengah Utara
Kabupaten Toba Samosir
Kabupaten Tojo Una-Una
Kabupaten Toli-Toli
Kabupaten Tolikara
Kabupaten Toraja Utara
Kabupaten Trenggalek
Kabupaten Tuban
Kabupaten Tulang Bawang Barat
Kabupaten Tulang Bawang
Kabupaten Tulungagung
Kabupaten Wajo
Kabupaten Wakatobi
Kabupaten Waropen
Kabupaten Way Kanan
Kabupaten Wonogiri
Kabupaten Wonosobo
Kabupaten Yahukimo
Kabupaten Yalimo

Mohon Maaf untuk sebagian besar Pengumuman Hasil Administrasi untuk PEMKOT dan PEMKAB linknya belum sempat kami tampilkan, jadi silahkan langsung kunjungi website resminya instansi daerahnya masing masing.

Baca Juga : Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Instansi Pusat

Info Pengumuman Penerimaan Pendaftaran Lowongan Kerja CPNS Online

Jumat, 09 November 2018

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Untuk Instansi Pusat

Pengumuman CPNS 2018. Hari yang ditunggu telah tiba, hari ini tanggal 21 Oktober 2018 adalah hari dikeluarkannya Pengumuman Hasil Seleksi Berkas CPNS 2018 setelah ditunda yang awalnya direncanakan untuk diumumkan pada tanggal 18 Oktober lalu. Pada postingan ini Saya akan share Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Untuk Instansi Pusat.

Berhubung dikarenakan oleh Pengumuman Hasil Seleksi Berkas CPNS 2018 yang kemungkinan akan dikeluarkan secara serempak oleh hampir semua instansi pusat, maka info Pengumuman saya kumpulkan disini. Pengumuman hasil seleksi berkas cpns 2018 akan diumumkan melalui website resmi penerimaan cpns oleh instansi masing - masing. Berikut ini adalah link menuju web resmi penerimaan cpns oleh instansi pusat tempat dikeluarkannya Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 :

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi oleh Kementerian 2018:

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (KEMENKO POLHUKAM)

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian)

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KEMENKO PMK)

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (KEMENKO MARITIM)

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Agama (KEMENAG)

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN ,

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI)

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KEMENDESA/KDPDTT)

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KEMEN ESDM)

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM)

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Kesehatan (KEMENKES)

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Ketenaga kerjaan (KEMNAKER)

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Keuangan (KEMENKEU)

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENKOMINFO)

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Koperasi dan UKM

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Lingkungan Hidup (LH) dan Kehutanan

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Luar Negeri

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Pariwisata (KEMENPAR)

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMEN PUPR)

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Pemuda dan Olahraga (KEMENPORA)

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB)

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD)

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Perdagangan (KEMENDAG)

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Perhubungan (KEMENHUB)

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Perindustrian (KEMENPERIN)

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Pertahanan

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Pertanian

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEKDIKTI)

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Sekretariat Negara (KEMENSETNEG)

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kementerian Sosial (KEMENSOS)

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi oleh Lembaga Negara 2018:

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 LAPAN

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS BPK RI 2018

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS BAPETEN 2018

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS SETJEN MPR RI 2018

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS Mahkamah Agung (MA) RI 2018.

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS OMBUDSMAN 2018.

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS POM 2018

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 2018

Baca Juga : Hasil Seleksi Administrasi CPNS Daerah (CPNSD) 2018

Sekali lagi, Pengumuman Hasil seleksi Administrasi cpns 2018 dikeluarkan oleh instansi masing masing, oleh karena itu jika ada link diatas yang bermasalah, atau ada instansi yang tidak ada dalam daftar di atas maka silahkan langsung kunjungi web instansinya ya :)

Info Pengumumans Penerimaan Pendaftaran Lowongan Kerja CPNS Online

Jumat, 02 November 2018

Contoh Soal SKD dan SKB CPNS KEMENHUT (Kementerian Kehutanan) CAT n PDF

Contoh Soal CPNS Kementerian Kehutanan (KEMENHUT). Pada kesempatan ini saya akan share informasi mengenai contoh soal Seleksi Kompetisi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetisi Bidang (SKB) baik dalam format CAT maupun dalam format PDF untuk instansi Kementerian Kehutanan (KEMENHUT).

Tes CPNS Kementerian Kehutanan dilaksanakan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) untuk Seleksi Kompetisi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetisi Bidang (SKB) yang akan dilanjutkan dengan tes psikologi dan wawancara.

Pemerintah menerapkan tes CAT untuk tes penerimaan CPNS karena Tes / Seleksi CPNS menggunakan sistem CAT terbukti lebih baik, lebih efisien, lebih transparan, lebih aman dan hasil input nilainya lebih cepat dibanding dengan tes tertulis.

Tes CAT CPNS adalah tes / ujian / seleksi CPNS secara online dengan menggunakan aplikasi / software CAT pada Komputer.

Seleksi Kompetisi Dasar (SKD) Kementerian Kehutanan (KEMENHUT)

Pelaksanaan ujian / tes / Seleksi Kompetisi Dasar (SKD) 100% menggunakan sistem CAT. SKD ini memiliki bobot sebesar 40% untuk kelulusan CPNS KEMENHUT. Seleksi Kompetisi Dasar (SKD) ini terdiri atas :

Tes Intelegensia Umum (TIU) dengan bobot kelulusan minimal : 80
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan bobot kelulusan minimal : 75
Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan bobot kelulusan minimal : 143

Tes Intelegensia Umum (TIU)

Nilai minimal yang dibutuhkan untuk Tes Intelegensia Umum (TIU) adalah 80. Bagi anda yang bertanya tanya, apa itu Tes Intelegensia Umum (TIU)? apasaja yang ada di dalamnya? jawabannya adalah :
Tes Intelegensia Umum (TIU) merupakan tes tentang pengetahuan umum. Bagian bagian dari TIU atau tes yang masuk dalam kategori TIU adalah antara lain : tes antonim, sinonim, padanan kata, aritmatika, deret angka, analogi, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Ingris dan pengetahuan umum lainnya.

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

Nilai minimal yang dibutuhkan untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah 75. Bagi anda yang bertanya tanya, apa itu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)? apasaja yang ada di dalamnya? jawabannya adalah :
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan tes tentang pengetahuan tentang Kenegaraan kita. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terdiri atas tes tentang pengetahuan seputar Kebijakan Pemerintah, peraturan dan Undang - Undang, sejarah, demografi, lambang negara / simbol simbol kenegaraan, budaya, HAM, geopolitik dan segala hal tentang NKRI.

Tes Karakteristik Pribadi (TKP)

Nilai minimal yang dibutuhkan untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP) adalah 143. Bagi anda yang bertanya tanya, apa itu Tes Karakteristik Pribadi (TKP)? apasaja yang ada di dalamnya? jawabannya adalah :
Tes Karakteristik Pribadi (TKP) merupakan tes yang menguji kepribadian kita dalam menghadapi sesuatu. Tes ini terdiri atas pertanyaan pertanyaan tentang sikap yang akan dilakukan dalam menghadapi beberapa contoh permasalahan / kejadian - kejadian yang mungkin kita alami dalam kehidupan sehari hari di lingkup keluarga, pekerjaan, masyarakat dan lingkungan hidup.

Contoh Soal SKD Kementerian Kehutanan (KEMENHUT)

Contoh soal SKD KEMENHUT. Soal tes SKD Kementerian Kehutanan sama dengan instansi lainnya. Yang membedakan adalah kemungkinan soal yang muncul dalam ujian kita nanti. Soal SKD CPNS yang telah diinput pada data dalam software CAT BKN berjumlah ribuan. Setiap peserta ujian akan mendapatkan soal secara acak baik untuk TIU, TWK maupun TKP sehingga kita tidak bisa mencontek ujian peserta lain saat tes berlangsung.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai Panitia pelaksana penerimaan CPNS sekaligus penyedia fasilitas CAT CPNS telah memberikan sosialisasi tentang tes CAT CPNS sebelumnya sekaligus menyediakan fasilitas untuk simulasi CAT CPNS secara online di web khusus BKN: http://cat.bkn.go.id/ anda bisa mendapatkan contoh soal SKD CPNS melalui simulasi secara online di web tersebut. BKN sebelumnya juga telah meluncurkan Aplikasi / Software simulasi CAT CPNS secara offline yang bisa diinstal di komputer (CPU) maupun di laptop. Baca: Aplikasi Software CAT BKN / Aplikasi Software CAT CPNS dari BKN.

Contoh soal SKD CPNS melalui web simulasi maupun aplikasi simulasi CAT CPNS dari BKN tersebut hanya bersifat simulasi / pengenalan saja.

Bagi anda yang ingin mendapatkan dan mempelajari contoh soal SKD KEMENHUT yang lebih banyak baik dalam format CAT maupun pdf anda perlu: GABUNG DISINI
anda bisa mendapatkan contoh contoh soal SKD berikut ini:

Contoh Soal SKD untuk Tes Intelegensia Umum (TIU) dalam format CAT maupun PDF :

Contoh Soal SKD untuk Tes Intelegensia Umum (TIU) dalam format CAT maupun PDF

Contoh Soal SKD untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dalam format CAT maupun PDF : Contoh Soal SKD untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dalam format CAT maupun PDF

Seleksi Kompetisi Bidang (SKB) Kementerian Kehutanan (KEMENHUT)

Tes CPNS Kementerian Kehutanan (KEMENHUT) untuk Seleksi Kompetisi Bidang (SKB) salah satunya juga menggunakan tes dengan Metode CAT CPNS yang kemudian dilanjutkan dengan tes psikologi dan wawancara. Seleksi Kompetisi Bidang (SKB) memiliki bobot sebesar 60% untuk kelulusan tes CPNS Kementerian Kehutanan (KEMENHUT), jadi harus diperhatikan secara serius jika ingin lulus tes CPNS KEMENHUT.

Khusus untuk soal cat Seleksi Kompetisi Bidang, BKN tidak mengeluarkan contoh soal untuk simulasi seperti simulasi CAT SKD CPNS. Hal ini karena soal soal dari SKB lebih fokus untuk instansi masing masing, jadi soal tesnya berbeda antara KEMENHUT dengan instansi lainnya. SKB ini akan menguji sejauh mana pengetahuan anda terhadap instansi KEMENHUT, pengetahuan dan pemahaman anda tentang lingkup kerja KEMENHUT.

Berikut ini adalah contoh soal SKB Kementerian Kehutanan (KEMENHUT) dalam format CAT dan PDF :

contoh soal SKB Kementerian Kehutanan (KEMENHUT) dalam format CAT dan PDF

Contoh soal SKB Kementerian Kehutanan (KEMENHUT) ini tersedia dalam format sistem CAT dan dalam format pdf. Contoh soal SKB KEMENHUT ini bersifat ekslusif sehingga bagi anda yang ingin memiliki dan mempelajarinya anda perlu BERGABUNG DISINI.

Dengan bergabung, anda juga akan mendapatkan kumpulan contoh soal psikotes:

Tertarik? Silahkan Bergabung DISINI

Info Pengumuman Penerimaan Pendaftaran Lowongan Kerja CPNS Online

Contoh Soal SKD & SKB CPNS KEMENTAN (Kementerian Pertanian) CAT dan PDF

Contoh Soal CPNS Kementerian Pertanian (KEMENTAN). Pada kesempatan ini saya akan share informasi mengenai contoh soal Seleksi Kompetisi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetisi Bidang (SKB) baik dalam format CAT maupun dalam format PDF untuk instansi Kementerian Pertanian (KEMENTAN)

Tes CPNS Kementerian Pertanian dilaksanakan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) untuk Seleksi Kompetisi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetisi Bidang (SKB) yang akan dilanjutkan dengan tes psikologi dan wawancara.

Pemerintah menerapkan tes CAT untuk tes penerimaan CPNS karena Tes / Seleksi CPNS menggunakan sistem CAT terbukti lebih baik, lebih efisien, lebih transparan, lebih aman dan hasil input nilainya lebih cepat dibanding dengan tes tertulis.

Tes CAT CPNS adalah tes / ujian / seleksi CPNS secara online dengan menggunakan aplikasi / software CAT pada Komputer.

Seleksi Kompetisi Dasar (SKD) Kementerian Pertanian (KEMENTAN)

Pelaksanaan ujian / tes / Seleksi Kompetisi Dasar (SKD) 100% menggunakan sistem CAT. SKD ini memiliki bobot sebesar 40% untuk kelulusan CPNS KEMENTAN. Seleksi Kompetisi Dasar (SKD) ini terdiri atas :

Tes Intelegensia Umum (TIU) dengan bobot kelulusan minimal : 80
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan bobot kelulusan minimal : 75
Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan bobot kelulusan minimal : 143

Tes Intelegensia Umum (TIU)

Nilai minimal yang dibutuhkan untuk Tes Intelegensia Umum (TIU) adalah 80. Bagi anda yang bertanya tanya, apa itu Tes Intelegensia Umum (TIU)? apasaja yang ada di dalamnya? jawabannya adalah :
Tes Intelegensia Umum (TIU) merupakan tes tentang pengetahuan umum. Bagian bagian dari TIU atau tes yang masuk dalam kategori TIU adalah antara lain : tes antonim, sinonim, padanan kata, aritmatika, deret angka, analogi, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Ingris dan pengetahuan umum lainnya.

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

Nilai minimal yang dibutuhkan untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah 75. Bagi anda yang bertanya tanya, apa itu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)? apasaja yang ada di dalamnya? jawabannya adalah :
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan tes tentang pengetahuan tentang Kenegaraan kita. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terdiri atas tes tentang pengetahuan seputar Kebijakan Pemerintah, peraturan dan Undang - Undang, sejarah, demografi, lambang negara / simbol simbol kenegaraan, budaya, HAM, geopolitik dan segala hal tentang NKRI.

Tes Karakteristik Pribadi (TKP)

Nilai minimal yang dibutuhkan untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP) adalah 143. Bagi anda yang bertanya tanya, apa itu Tes Karakteristik Pribadi (TKP)? apasaja yang ada di dalamnya? jawabannya adalah :
Tes Karakteristik Pribadi (TKP) merupakan tes yang menguji kepribadian kita dalam menghadapi sesuatu. Tes ini terdiri atas pertanyaan pertanyaan tentang sikap yang akan dilakukan dalam menghadapi beberapa contoh permasalahan / kejadian - kejadian yang mungkin kita alami dalam kehidupan sehari hari di lingkup keluarga, pekerjaan, masyarakat dan lingkungan hidup.

Contoh Soal SKD Kementerian Pertanian (KEMENTAN)

Contoh soal SKD KEMENTAN. Soal tes SKD Kementerian Pertanian sama dengan instansi lainnya. Yang membedakan adalah kemungkinan soal yang muncul dalam ujian kita nanti. Soal SKD CPNS yang telah diinput pada data dalam software CAT BKN berjumlah ribuan. Setiap peserta ujian akan mendapatkan soal secara acak baik untuk TIU, TWK maupun TKP sehingga kita tidak bisa mencontek ujian peserta lain saat tes berlangsung.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai Panitia pelaksana penerimaan CPNS sekaligus penyedia fasilitas CAT CPNS telah memberikan sosialisasi tentang tes CAT CPNS sebelumnya sekaligus menyediakan fasilitas untuk simulasi CAT CPNS secara online di web khusus BKN: http://cat.bkn.go.id/ anda bisa mendapatkan contoh soal CAT SKD CPNS melalui simulasi secara online di web tersebut. BKN sebelumnya juga telah meluncurkan Aplikasi / Software simulasi CAT CPNS secara offline yang bisa diinstal di komputer (CPU) maupun di laptop. Baca: Aplikasi Software CAT BKN / Aplikasi Software CAT CPNS dari BKN.

Contoh soal SKD CPNS melalui web simulasi maupun aplikasi simulasi CAT CPNS dari BKN tersebut hanya bersifat simulasi / pengenalan saja.

Bagi anda yang ingin mendapatkan dan mempelajari contoh soal SKD KEMENTAN yang lebih banyak baik dalam format CAT maupun pdf anda perlu: GABUNG DISINI
anda bisa mendapatkan contoh contoh soal SKD berikut ini:

Contoh Soal SKD untuk Tes Intelegensia Umum (TIU) dalam format CAT maupun PDF :

Seleksi Kompetisi Bidang (SKB) Kementerian Pertanian (KEMENTAN)

Tes CPNS Kementerian Pertanian (KEMENTAN) untuk Seleksi Kompetisi Bidang (SKB) salah satunya juga menggunakan tes dengan Metode CAT CPNS yang kemudian dilanjutkan dengan tes psikologi dan wawancara. Seleksi Kompetisi Bidang (SKB) memiliki bobot sebesar 60% untuk kelulusan tes CPNS Kementerian Pertanian (KEMENTAN), jadi harus diperhatikan secara serius jika ingin lulus tes CPNS KEMENTAN.

Khusus untuk soal cat Seleksi Kompetisi Bidang, BKN tidak mengeluarkan contoh soal untuk simulasi seperti simulasi CAT SKD CPNS. Hal ini karena soal soal dari SKB lebih fokus untuk instansi masing masing, jadi soal tesnya berbeda antara KEMENTAN dengan instansi lainnya. SKB ini akan menguji sejauh mana pengetahuan anda terhadap instansi KEMENTAN, pengetahuan dan pemahaman anda tentang lingkup kerja KEMENTAN.

Berikut ini adalah contoh soal SKB Kementerian Pertanian (KEMENTAN) dalam format CAT dan PDF :

Contoh soal SKB Kementerian Pertanian (KEMENTAN) ini tersedia dalam format sistem CAT dan dalam format pdf. Contoh soal SKB KEMENTAN ini bersifat ekslusif sehingga bagi anda yang ingin memiliki dan mempelajarinya anda perlu BERGABUNG DISINI

Dengan bergabung, anda juga akan mendapatkan kumpulan contoh soal psikotes: