Syarat dan Kriteria Mendapatkan Banper Infrastruktur Ekraf Hingga 3,5 M

Berita. Untuk mendapatkan Bantuan Pemerintah (Banper) Revitalisasi Infrastruktur Ekraf (Ekonomi Kreatif) ada syarat dan kriteria yang harus dipenuhi. Bantuan Pemerintah ini (Melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) diberikan dalam bentuk barang dan bersifat stimulan untuk fasilitasi revitalisasi bangunan/ruang/area yang berfungsi sebagai ruang kreatif, dan sarana ruang kreatif. Bantuan RevitalInfrastruktur Ekraf ini bernila nominal hingga Rp. 3,5 M.

Kategori dan Kriteria Penerima Banper Ekraf

Kategori dan Kriteria Penerima Banper Ekraf. Banper Revitalisasi Infrastruktur Ekraf hanya akan diberikan kepada pihak yang mengusulkan untuk menjadi penerima bantuan melalui proposal kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf).

Kategori Pengusul

Kategori Pengusul Paket Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, dan Sarana Ruang Kreatif sebagai berikut: 

1. Komunitas Ekonomi 
2. Kreatif Pemerintah 
3. Provinsi Pemerintah 
4. Kabupaten/Kota Pemerintah Desa 
5. Lembaga Adat

 

Kriteria Pengusul

Kriteria Pengusul. Berikut ini adalah kriteria yang harus dipenuhi untuk mengusulkan proposal bantuan ekraf : 

• Pengusul telah menjalankan kegiatan yang terkait dengan subsektor ekonomi kreatif dengan minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan foto/video pendek (dilampirkan), 

• Menyusun rencana kegiatan yang berkelanjutan minimal 2 (dua) tahun ke depan sejak tahun proposal diajukan, 

• Menyusun rencana target capaian ekonomi (pendapatan/bisnis) dengan adanya bantuan pemerintah pada 2 (dua) tahun ke depan sejak menerima bantuan.

 

Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul. Pengusul Bantuan Pemerintah untuk Paket Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, dan Sarana Ruang Kreatif harus memenuhi persyaratan: 

1. Komunitas Ekonomi Kreatif 

Komunitas ekonomi kreatif adalah kelompok berhimpunnya pelaku ekonomi kreatif, berbentuk organisasi berbadan hukum dalam hal ini yayasan atau perkumpulan. 

2. Pemerintah Provinsi 

Pemerintah Provinsi adalah pemerintah dalam kesatuan administratif yang dipimpin oleh Gubernur dan harus memayungi komunitas ekonomi kreatif di wilayahnya. 

3. Pemerintah Kabupaten/Kota 

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah dalam kesatuan administratif yang dipimpin oleh Bupati/Walikota dan harus memayungi komunitas ekonomi kreatif di wilayahnya. 

4. Pemerintah Desa 

Pemerintah Desa adalah pemerintah dalam kesatuan administratif desa yang dipimpin oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan harus memayungi komunitas ekonomi kreatif di wilayahnya.

5. Lembaga Adat 

Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk melestarikan nilai, norma dan aturan yang diwariskan dalam kehidupan masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan harus memiliki kegiatan sub sektor ekonomi kreatif. Lembaga Adat wajib memiliki Akte Notaris, AD/ART, dan/atau mendapatkan pengakuan resmi dari Pemerintahan Daerah setempat. 

Selain persyaratan diatas, Aktivitas pengusul bantuan pemerintah harus berkaitan dengan salah satu atau maksimal tiga subsektor ekonomi kreatif dari 17 (tujuh belas) subsektor ekonomi kreatif, yaitu: 
1. aplikasi; 
2. pengembang permainan; 
3. arsitektur; 
4. desain interior; 
5. desain komunikasi visual; 
6. desain produk; 
7. fesyen; 
8. film, animasi, dan video; 
9. fotografi; 
10. kriya; 
11. kuliner; 
12. musik; 
13. penerbitan; 
14. periklanan; 
15. seni pertunjukan; 
16. seni rupa 
17. televisi dan radio.

Berikut ini adalah gambaran tahapan penyaluran bantuan Ekraf : 

Setelah memenuhi syarat dan kriteria Mendapatkan Banper Infrastruktur Ekraf di atas, anda bisa menyusun proposal dengan mengikuti Juknis dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di : banper.kemenparekraf.go.id